Skip to main content

Artikel: DPD RI

yaa daripada bengong, saya copas aja deh artikel yang nampak di halaman pertama web DPD RI, isinya ttg bagaimana program kerja yang telah dilaksanakan DPD RI selama satu tahun ini dan harapannya di tahun 2011 ke depan..semoga jadi awal yang baik bagi peningkatan mutu kerja dan khususnya peningkatan pelayanan bagi masyarakat...amin


DPD RI di Tahun2010 dan Harapannya Menyongsong 2011


Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman menyampaikan pandangannya atas berbagai peristiwa di tahun 2010 dan harapannya di tahun 2011, dalam acara Refleksi akhir tahun DPD RI dengan tema “Indonesia 2010 dalam Perspektif Daerah: Catatan Reflektif DPD RI Menyongsong 2011”. Acara tersebut dilangsungkan di lobby DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/12), yang dihadiri oleh wartawan dan anggota DPD.
            Dalam sambutannya,Irman Gusman menyebutkan bahwa di tahun 2010, DPD RI telah menyelesaikan 3 buah RUU usul inisiatif sebanyak 26 pandangan dan pendapat, 6 pertimbangan atas RUU dan APBN dan 15 hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang.
            Catatan lainnya, di tahun 2010, tepatnya tanggal 11 Januari, DPD RI secara simbolik politik kelembagaan memperoleh pengakuan dengan diresmikannya prasasti DPD RI pada Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen RI. Sejarah ketatanegaraan Indonesia juga ditorehkan melalui pelaksanaan sidang bersama antara DPR dan DPD dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. “Hal ini mempertegas akses politik kedaerahan dalam kebijakan politik nasional,” ujar Irman.
            Irman Gusman juga membahas gejolak politik terkait pembahasan RUUK DIY. Ia menyebutkan bahwa solusi terbaik bagi status keistimewaan Yogyakarta yaitu dengan cara mempertemukan perspektif pemerintah, rakyat, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai lembaga yang mengawal kepentingan daerah, DPD RI telah mengambil sikap politik dengan mengesahkan RUU usul inisiatif DPD RI tentang DIY pada Sidang Paripurna DPD RI 26 Oktober lalu. ”Intinya, DPD RI mendukung status keistimewaan dalam rekruitment kepemimpinan daerah dengan penetapan. Mari kita sikapi status keistimewaan Yogyakarta dengan jernih. Pikiran boleh panas, tapi hati harus tetap dingin,” kata Irman.
            Selain persoalan keistimewaan Yogyakarta, Irman Gusman juga menyebut persoalan DKI Jakarta merupakan persoalan yang menonjol di tahun 2010. Permasalahan DKI Jakarta sangat kompleks dan rumit, terutama karena banjir dan macet, lanjutnya. Persoalan Jakarta lebih jauh lagi sangatlah kompleks dengan masalah dasar yaitu sistem transportasi, sistem drainase, sistem tata ruang dan sistem persampahan. ”Pada tahun 2011, DPD mengagendakan untuk membahas hal-hal tersebut guna mencari solusi pemecahannya,” ujar Irman.
            Irman menyebutkan bahwa Otonomi Khusus Papua dan persoalan perbatasan juga menjadi perhatian DPD di tahun 2010. ”DPD RI mendalami Otonomi Khusus Papua guna diperoleh pembangunan Papua dengan prinsip kekhususan melalui otonomi yang benar-benar dapat berlangsung serta diterima dengan baik dan jernih di kalangan masyarakat,” urainya.
            Irman juga menyampaikan pandangannya mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD yang merupakan kemunduran demokrasi. “Persoalan tingginya biaya politik tidak tepat menjadi alasan,” katanya.
            Di tahun 2011, akan dibahas RUU Pemilukada di DPR dan DPD akan menyampaikan RUU inisiatif itu di awal 2011. Pada pandangan DPD RI Pemilukada yang costly akan dikoreksi dengan Pemilu serentak dan perbaikan teknis kampanye serta pengawasan.
            Masalah korupsi juga menjadi sorotan DPD. Irman mengatakan bahwa kasus Gayus Tambunan menjadi indikasi masih lemahnya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan juga memperlihatkan buruknya sistem birokrasi. Oleh karenanya, gagasan membangun kantor KPK di daerah disambut baik oleh DPD. ”Upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan terus menerus dan konsisten, karena tidak ada negara yang maju karena korupsi”, katanya.
            Selanjutnya di bidang ekonomi, dalam catatan DPD RI, pertumbuhan ekonomi lebih digerakkan oleh sektor non-tradeable. Non-tradeable sector tumbuh rata-rata 8 % sedangkan sektor tradeable seperti pertanian, pertambangan dan manufaktur hanya tumbuh 3,5 %. ”Masyarakat belum merasakan dampak positif secara langsung pertumbuhan ekonomi makro yang terus tumbuh dengan positif,” kata Irman.
            Irman Gusman menyebutkan bahwa berbagai peristiwa bencana alam di daerah semakin memperbesar jumlah angka populasi miskin di berbagai daerah. Untuk itu, DPD RI memberikan perhatian khusus melalui Satuan Tugas Khusus. Dalam konteks pengelolaan lingkungan guna menekan trend akibat perubahan iklim global, DPD memberikan perhatian khusus dalam hal lingkungan, yang dapat pula dikaitkan dengan konteks produktif dan bisnis. Rencananya, pada Januari dan April 2011, DPD bersama UNDP Jakarta dan WWF Indonesia akan membahas bersama-sama dengan komunitas daerah dan internasional melalui Forum Business for Environment (B4E).
            Selanjutnya, Irman mengatakan langkah-langkah dalam mengatasi kemiskinan pada dasarnya dapat diawali dengan penanganan infrastruktur serta pengelolaaan pusat-pusat pertumbuhan di berbagai daerah. ” Kita menginginkan agar semua sektor usaha bisa berjalan dengan dukungan infrastruktur yang memadai, untuk mendorong kemajuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan, tingkat kesejahteraan, serta terbuka  pada persaingan domestik dan internasional,” ujarnya.
            Di akhir sambutannya, Irman Gusman mendorong agar pemerintah mencermati dan memperhatikan masukan dari DPD RI, antara lain, (a) formula DBH cukai hasil tembakau, (b) DBH perkebunan, (c) pedoman anggaran pendidikan, (d) subsidi untuk guru sesuai dengan upah minimal guru dan tenaga kependidikan, (e) jaminan sosial dan kesehatan, (f) daerah penghasil migas yang tidak mendapat DBH.
            Di balik semua upaya DPD, Irman Gusman mengakui masih ada hal yang belum berhasil dilakukan yaitu membangun sistem legislasi bersama DPR dan agenda-agenda nasional DPD. “Inilah tantangan kita. Inilah pekerjaan rumah kita bersama,” kata Irman.